Abstract:
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No; 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), LKS disarankan menggunakan sistem basis akrual dalam penyajian laporan keuangan dan menggunakan basis kas dalam menentukan distribusi bagi hasil. Aturan yang sama terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 paragraf 25. Para akademisi akuntansi syariah lokal maupun global mengkritik penerapan metode basis akrual pada entitas syariah karena dinilai tak sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan dualisme metode akuntansi dinilai berpotensi menimbulkan resiko seperti persepsi window dressing, tidak konsisten dan tidak efisien. Penelitian ini ingin mengetahui kesesuaian penerapan fatwa DSN No; 14/DSN-MUI/IX/2000 pada Bank Syariah Mandiri DKI Jakarta sekaligus menganalisa permasalahan dualisme akuntansi tersebut. Terdapat beberapa jurnal dengan tema yang sama. Persamaan penelitian ini dengan jurnal tersebut pada potensi permasalahan yang ditimbulkan akibat penerapan dualisme metode akuntansi. Perbedaannya antara lain ruang lingkup bahasan penelitian ini lebih luas.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus pada Bank Syariah Mandiri di DKI Jakarta melalui wawancara dan analisa laporan keuangan. Sumber data primer meliputi Fatwa DSN tersebut di atas, PSAK 101, hasil wawancara dengan BSM dan laporan keuangannya. Sumber data sekunder diperoleh dari studi pustaka seperti buku-buku dan jurnal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penerapan dualisme metode akuntansi basis akrual dan basis kas dalam penyusunan laporan keuangan BSM DKI Jakarta telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut di atas. Kedua, bahwa entitas syariah sebaiknya menggunakan metode basis kas dalam menyajikan laporan keuangan memiliki argumentasi yang kuat dari perspektif syariah.
