Abstract:
Latar belakang penulis terhadap penelitian ini adalah adanya praktik pembiayaaan mikro dan ultra mikro di koperasi syariah yang menggunakan akad mu‘allaq, yang tergabung dengan akad ijārah dan wakālah, sementara fatwa DSN-MUI no. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro, hanya memperbolehkan untuk akad mu‘allaq saja. Tujuan penulis meneliti permasalahan ini adalah untuk mengetahui konsep pembiayaan multijasa ultra mikro menurut fatwa DSN-MUI, penerapan akad ijārah multijasa dengan akad mu‘allaq dan wakālah di Kopsyah Amanah PT. YKK Zipper, Cikarang Barat dan untuk mengetahui kesesuaian akad ijārah multijasa dengan akad mu‘allaq dan wakālah untuk pembiayaan selain ultra mikro dengan fatwa no. 119/DSN-MUI/VII/2018 tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah.
Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan berupa studi kasus dengan menggunakan data primer yang diperoleh berupa wawancara kepada pihak koperasi, dokumen resmi dari koperasi dan fatwa. Data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini baik buku, jurnal ataupun website.
Persamaan penelitian penulis dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang akad Ijārah multijasa. Letak perbedaan penelitian ini pada akad ijārah multijasa yang dimaksud yaitu akad ijārah multijasa yang digabungkan dengan akad wakālah dan dilengkapi dilengkapi dengan akad mu‘allaq pada kopsyah Amanah PT. YKK Zipper Cikarang Barat serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
Adapun temuan peneliti berkenaan dengan judul tesis ini adalah Pertama, Akad mu‘allaq yang digunakan oleh kopsyah Amanah PT. YKK Zipper Cikarang Barat tidaklah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Karena dalam fatwa dijelaskan bahwa akad mu‘allaq hanyalah untuk pembiayaan ultra mikro, sedangkan kopsyah menggunakan akad tersebut untuk mikro dan ultra mikro. Kedua, konsep pembiayaan multijasa ultra mikro menurut fatwa DSN-MUI hanya menggunakan akad ijārah dan kafālah, dan wajib patuh pada ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan multijasa, jika akad yang digunakan adalah ijārah multijasa. Ketiga, penerapan akad mu‘allaq adalah untuk pembiayaan ultramikro sebagaimana disebutkan pada fatwa DSN MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
