Abstract:
Adapun temuan peneliti berkenaan dengan judul tesis ini adalah
Pertama, konsep yang diterapkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS-
CM) adalah Bank memberikan pembiayaan multijasa kepada nasabah adalah
dengan cara menggunakan akad piutang mutijasa. Ketidaksesuaian akad dalam
pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri
(BPRS-CM). Data Sharia Bank Statistic, pada November 2018 tercatat bahwa
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri termasuk dalam
data statistik perbankan syariah. Bank tersebut memiliki kinerja efisien pada
tahun 2015. Kedua, produk pembiayaan multijasa menjadi salah satu produk
yang banyak diminati, sebab produk ini dapat membantu dalam memenuhi
kebutuhan nasabah. Manfaat produk multijasa ini: a) Profitability adalah untuk
memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi
hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. b) Safety
adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar
terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa
hambatan yang berarti. Ketiga, penerapan akad multijasa pada pembiayaan
multijasa menurut fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 adalah
menggunakan salah satu dari akad multijasa yaitu ijarah atau kafâlah.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu
sama-sama membahas tentang multijasa secara umum dan pemasaran
produknya. Letak perbedaannya penelitian ini pada pembiayaan multijasa
pendidikan yang dimaksud yakni produk pembiayaan multijasa pendidikan
pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS-CM) yang
menjadi solusi bagi kebutuhan para nasabah serta menganalisis kesesuaian
akad multijasa yang diaplikasikan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Cilegon Mandiri (BPRS-CM) dengan fatwa DSN MUI No. 44/DSN-
MUI/VIII/2004.
Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data primer yang
diperoleh melalui pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri
(BPRS-CM), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan data sekunder yang
diperoleh melalui pengumpulan literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan
dengan penelitian ini.
