Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 159/DSN MUI/III/2024 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama atas Penjualan Porsi Kepemilikan Bank kepada Pihak Ketiga Dalam Akad Musyarakah Mutanaqiṣah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 180/Pdt.G/2024/PTA.Bdg)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkara antara Wahyu Wibowo dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah terkait pembiayaan rumah melalui akad Musyārakah Mutanāqiṣah. Dalam perkara ini, pihak bank menjual porsi kepemilikannya (ḥiṣṣah) kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan nasabah sebagai mitra akad. Tindakan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah, khususnya dalam hal transparansi (al-shafāfiyyah), keadilan (al-‘adl), dan hak mitra dalam kepemilikan bersama (ḥaq al-syuf‘ah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara penjualan porsi kepemilikan bank tanpa sepengetahuan nasabah serta menganalisis kesesuaian putusan tersebut dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 159/DSN MUI/III/2024 tentang Jual Beli al-Māl al-Musytarak dan al-Māl al-Musya‘. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif, melalui studi dokumen putusan dan wawancara langsung dengan hakim serta panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menilai tindakan penjualan porsi kepemilikan oleh pihak bank sah secara hukum positif karena sesuai dengan klausul perjanjian yang telah disepakati para pihak. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan, sebab nasabah tidak dilibatkan dalam proses penjualan aset bersama. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara ketentuan hukum positif dan fatwa DSN-MUI agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan agama dapat menegakkan keadilan secara hukum maupun secara syariah. Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI Nomor 159, Pertimbangan Hukum Hakim